Warga Ingin Makassar Bersih dan Tertata, Menantu DP Justru Tak Sepakat
MAKASSAR,Klikmi.Co.Id – Dukungan masyarakat terhadap langkah tegas Pemerintah Kota Makassar dalam menertibkan pedagang kaki lima (PK5) untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, seperti trotoar dan drainase, terus menguat. Penertiban yang menyasar lapak hingga bangunan semi permanen di atas fasum dinilai sebagai upaya menghadirkan kota yang bersih, indah, dan tertata rapi.
Tingginya dukungan tersebut mencerminkan kejenuhan warga terhadap kondisi kota yang dinilai semrawut selama bertahun-tahun.
Namun, di tengah arus dukungan publik, muncul pernyataan berbeda dari Anggota DPRD Kota Makassar, dr Udin Saputra Malik. Dalam pemberitaan salah satu media online tertanggal 10 Februari 2026, ia menilai langkah penataan tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Sikap tersebut dinilai berseberangan dengan aspirasi sebagian besar warga, terutama di media sosial. Berbagai komentar warganet membanjiri sejumlah platform digital, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemkot Makassar dalam mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki serta menata sistem drainase kota.
Dukungan publik terhadap kebijakan penertiban juga tercermin dalam hasil survei yang dirilis Parameter Publik Indonesia (PPI) terkait satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Survei yang dilakukan pada 5–14 Februari 2026 itu melibatkan 600 responden di 15 kecamatan, dengan margin of error 4,08 persen dan tingkat kepercayaan di atas 95 persen. Hasilnya menunjukkan persepsi publik terhadap kondisi politik, keamanan, dan penegakan hukum berada dalam kategori baik, masing-masing di atas 70 persen. Sementara kondisi ekonomi dinilai baik oleh 61,7 persen responden, meski 31,7 persen menyatakan sebaliknya.
Sebanyak 49,5 persen responden menyebut persoalan ekonomi sebagai isu paling mendesak, disusul keamanan, pelayanan publik, infrastruktur, dan lingkungan. Secara spesifik, warga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja, dan persoalan banjir.
Meski demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Munafri–Aliyah mencapai 80,1 persen. Angka ini menunjukkan mayoritas warga Makassar memberikan penilaian positif terhadap arah kepemimpinan saat ini, termasuk dalam kebijakan penataan kota yang tengah dijalankan.
Dengan dukungan publik yang kuat, penertiban dan penataan kota dinilai menjadi bagian dari harapan warga untuk menghadirkan Makassar yang lebih tertib, nyaman, dan berdaya saing.
